Sekotong selama ini terus digaungkan sebagai kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Keindahan alamnya menjadi kebanggaan, bahkan kerap dijadikan bahan promosi untuk menarik wisatawan. Namun di balik semua itu, ada realitas pahit yang tidak bisa terus ditutupi: kondisi infrastruktur jalan di Sekotong masih jauh dari kata layak.
Ironisnya, Sekotong bukan wilayah yang tidak memiliki perwakilan. Ada sejumlah wakil rakyat dari daerah ini yang duduk di DPRD Kabupaten Lombok Barat. Harapan masyarakat tentu besar—agar mereka menjadi corong perjuangan, membawa kebutuhan dasar rakyat ke meja kebijakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, jalan-jalan rusak tetap dibiarkan, seolah tidak menjadi prioritas.
Setiap hari masyarakat harus berjibaku dengan jalan berlubang, akses yang sulit, dan risiko keselamatan yang mengintai. Saat musim hujan tiba, kondisi semakin parah—jalan berubah menjadi kubangan yang menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Ini bukan sekadar persoalan kenyamanan, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses yang layak.
Pertanyaannya sederhana: di mana peran para wakil rakyat itu? Apakah suara masyarakat Sekotong benar-benar diperjuangkan, atau hanya muncul saat momentum politik tiba? Label “pariwisata” yang disematkan pada Sekotong kini terasa seperti ironi—indah di atas kertas, tapi rapuh di lapangan.
Pariwisata tidak cukup hanya dengan promosi. Ia membutuhkan kesiapan infrastruktur yang nyata. Jalan yang rusak bukan hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga merusak citra daerah di mata wisatawan. Jika ini terus dibiarkan, maka Sekotong hanya akan menjadi janji yang tak pernah ditepati.
Sudah saatnya para wakil rakyat dari Sekotong di DPRD tidak hanya hadir sebagai simbol representasi, tetapi benar-benar menjadi pejuang bagi daerahnya. Dorong anggaran, kawal kebijakan, dan pastikan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. Karena tanpa itu, semua narasi tentang Sekotong sebagai destinasi pariwisata hanyalah retorika kosong.
