Musda KNPI Lombok Barat: Antara Sah dan Absah dalam Perspektif Hukum Administrasi
Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Barat yang diselenggarakan di Puri Saron Senggigi menyisakan tanda tanya besar terkait legitimasi dan legalitasnya. Alih-alih menjadi forum tertinggi untuk menyalurkan aspirasi pemuda, Musda tersebut justru menuai kritik karena prosedur dan substansinya dianggap cacat. Fenomena ini menarik dikaji melalui perspektif hukum administrasi, terutama dengan membedakan antara … Baca Selengkapnya